Maret, 2017

• 2 Maret

  PENGUATAN KELEMBANGAAN DAN PELAKSAAN TUPOKSI PENGAWAS

  

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS). Penilaian kinerja ini dimaksud untuk menjaga profesionalitas dalam melaksanakan akan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah yang berdampak pada pembinaan karir, peningkatan kompetensi, kinerja dan tunjangan profesi pengawas. Pengawas adalah satuan pendidikan yang merupakan salah …

  Selengkapnya »

Februari, 2017

• 28 Februari

  BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

  

  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada SMA, SMK, dan SLB Negeri Se- Sumatera Barat, merupakan ujung tombak utama terwujudnya penatausahaan  keuangan yang tertib menuju Good Governance pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik. …

  Selengkapnya »
• 24 Februari

  SOLUSI KEMENDIKBUD DALAM PRIORITASKAN UNBK

  

  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam SE tersebut Mendikbud kembali menegaskan bahwa pelaksanaan UN tahun ajaran 2016/2017 akan diprioritaskan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ada beberapa ketentuan dan solusi yang diberikan Kemendikbud dalam  pelaksanaan UNBK …

  Selengkapnya »
• 17 Februari

  Sosialisasi UNBK 2017

  

  Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapat dan kemampuan yang dikembangkan. Ujian sekolah yang ada dalam pendidikan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Ada lagi yang …

  Selengkapnya »
• 16 Februari

  RAKER URUSAN PENDIDIKAN 2017 “TATA KELOLA DAN AKUNTANBILITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH”

  

  merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pem­bagian urusan pemerintahan antara peme­rintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Regulasi pengalihan kewengan pengelolaan manajemen pendidikan menengah dari Kota/Kabupatn ke Provinsi dengan semua konsekwensinya menjadi tantangan yang …

  Selengkapnya »