Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia Pendidikan. Digitalisasi Pendidikan memberikan berbagai manfaat diantaranya akses informasi yang lebih luas pada database pengetahuan, perpustakaan online, platform pembelajaran serta kolaborasi antar guru dan siswa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Disamping itu, digitalisasi Pendidikan juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan kerentanan kebocoran data pribadi siswa, guru dan institusi, ancaman peretasan yang dapat mencuri data dan merusak system serta penggunaan data privasi tanpa ijin dari siswa atau orang tua. Guna mengatasi tantangan keamanan informasi ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menerapkan ISO 27001: 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Tahapan awal dalam upaya penerapan ISO 27001:2022 ini dimulai dengan melaksanakan kegiatan pelatihan implementasi ISO 27001:2022 pada tanggal 20 s.d 22 Agustus 2024 lalu.
ISO 27001:2022 adalah standar internasional yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk membangun dan mengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola dan mengurangi risiko keamanan informasi. Salah satu manfaat utama dari patuh terhadap ISO 27001:2022 adalah perlindungan data dan informasi sensitif. Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi aset informasi yang penting dan mengimplementasikan kontrol untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut.
Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Balai Teknologi Informasi dan Teknologi Pendidikan berupaya menerapkan ISO 27001:2022 mulai tahun ini dan memperoleh sertifikasi pada Tahun 2025.
Tahapan Penerapan ISO 27001: 2022
Penerapan ISO 27001:2022 di Pemerintahan khususnya di bidang Pendidikan akan memberikan manfaat yang sangat signifikan diantaranya:
Meningkatkan keamanan data pribadi Siswa dimana pemerintah memberikan perlindungan data pribadi siswa seperti nilai, catatan kehadiran, informasi keluarga terlindungi dari akses yang tidak sah.
Kontinuitas Layanan dimana pemerintah dapat memastikan layanan Pendidikan seperti sistem pembelajaran online dan administrasi sekolah tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi insiden keamanan.
Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya IT dan mengurangi gangguan operasional
