Perkembangan Kabupaten Kepulauan Mentawai diakui lambat karena berbagai faktor yang menjadi kendala. Sebagai daerah kepulauan, sarana transportasi laut dan infrastruktur jalan menjadi kendala paling dirasakan oleh masyarakat dan itu diakui oleh pemerintah daerah setempat. Terbatasnya anggaran daerah menjadikan upaya peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur tidak berjalan secara maksimal khususnya persoalan pendidikan. Komisi B DPRD Kabupaten Mentawai yang mengurusi persoalan pendidikan mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Disdik Sumbar). Kunjungan ini disambut hangat oleh Kadisdik Sumbar Burhasman. (1/2).
Komisi B DPRD Kab Mentawai yang diketuai oleh Kristinus Basyir yang membawa anggotanya di komisi B seperti Nelsen Sakerebau, Salimi, Gerson, dan T.F Yonahes Pardede mengunjungi Disdik Sumbar untuk mendesak meningkatkan Pendidikan yang ada di Kab Mentawai.
“Mentawai sampai saat ini masih sebagai kabupaten tertinggal, tapi kita sedang berupaya untuk keluar dari predikat itu dengan berbagai pembangunan yang kita lakukan seperti peningkatan mutu pendidikan,” tutur ketua Komisi B DPRD Mentawai itu.
Kristinus juga menambahkan agar Kadisdik Sumbar agar lebih memperhatikan Kab Mentawai, baik sarana dan prasarana.
Kadisdik Sumbar Burhasman dalam sesi sharing tersebut, menyampaikan bahwa Disdik Sumbar juga terus meningkatkan mutu pendidikan, Mentawai itu menjadi prioritas Pendidikan, hanya saja kami terkendala masalah akses.
“Akses menuju mentawai itu menjadi kendala, kami dari dinas juga berharap kepada pemerintah agar terbangunnya akses cepat menuju mentawai, jadi kami bisa mendorong mentawai dalam segi pendidikan, karena akses yang cepat dapat membantu pembangunan, tak hanya masalah pendidikan, akan tetapi hal yang lain juga” tutur mantan kadis pariwisata itu.
Menurut Kristinus, kalau didukung infrastruktur memadai, banyak potensi wisata Mentawai yang semestinya dikembangkan seperti wisata pantai dengan surfing-nya, wisata hutan tropis yang memiliki berbagai jenis tumbuhan sangat unik, wisata bawah laut dan sebagainya.
kami berharap untuk tahun besok, semua sekolah sudah bisa UNBK, karena saat ini hanya beberapa sekolah yang memakai sistem UNBK, tak lupa juga daerah harus membuat usulan, menginventarisir kebutuhan pembangunan dan menghitung perkiraan biaya sehingga diketahui mana yang dibiayai oleh kabupaten dan mana yang bisa diambil kewenangan pembiayaannya oleh pemerintah provinsi,” lanjutnya.
” Ke depan hendaknya harus terjalin kordinasi dan komunikasi sehingga bisa mendudukkan berbagai persoalan dan melaksanakan program pembangunan secara bersama-sama,” sarannya.