merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pem­bagian urusan pemerintahan antara peme­rintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Regulasi pengalihan kewengan pengelolaan manajemen pendidikan menengah dari Kota/Kabupatn ke Provinsi dengan semua konsekwensinya menjadi tantangan yang …

Padang – Dinas Pendidikan Sumatera Barat, berdasarkan hasil rapat 14 Februari 2017 mengenai Kebijakan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) sebagai berikut : Tahun 2017 UN tetap dilaksanakan seperti tahun 2016, sesuai PP 19/2005, PP 32/2013, dan PP 13/2015. Hasil UN digunakan untuk pemetaan mutu, pertimbangan seleksi …

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat berkembang di masyarakat. Umumnya Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi didalamnya: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur gunak menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan TIK pun terus meningkat …

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi. Satu …

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta sekolah di daerah itu untuk mematangkan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017. Kepala Disdik Sumbar, Drs. Burhasman MM, mengatakan sekolah harus menyosialisasikan mekanisme UNBK kepada para siswa di samping mempersiapkan kemampuan teknis dan ilmu pengetahuan. Ia menjelaskan kemampuan mengoperasionalkan komputer merupakan …

Beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar). Gerakan ini dimaksudkan untuk  membersihkan segala praktek pungutan liar yang diindikasikan dilakukan oleh para aparatur negara. Sasaran saber pungli adalah kantor-kantor pemerintahan yang memberikan layanan umum. Konsepnya adalah layanan yang …