Jumat , 26 April 2024

Arsip Label: sekolah

Rilis Pers Pelaksanaan UN 2017

Padang, 23 Maret 2017. Pada tahun 2017 ini peserta didik mulai jenjang dasar hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK ini sendiri dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di sekolah untuk mata pelajaran tertentu dengan …

Selengkapnya »

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN AUDIO DALAM PEMBELAJARAN UNTUK TUNA NETRA YANG LEBIH BAIK

Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia berkerjasama dengan Balai Teknologi Komunikasi dan informasi Pendidikan serta Bidang Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengadakan Lokakarya Analisis Kebutuhan Model Audio untuk Pendidikan Luar Biasa Tuna Netra yang diselenggarakan di Hotel Kolivera III (14/03/2017) …

Selengkapnya »

Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Penguasaan kompetensi kepala sekolah sangat penting untuk dipetakan dalam rangka pembinaan dan penyusunan program pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan sangat penting untuk memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan Permen 13 tahun 2007.Berbagai persoalan dilapangan mengenai standarisasi dan kualifikasi kepala sekolah belum semua mampu memenuhi kebutuhan, mengingat pentingnya hal tersebut maka perlu …

Selengkapnya »

Amankan Sistem UNBK, Kemendikbud Gandeng Lembaga Sandi Negara

Ujian nasional (UN) akan berlangsung dalam waktu dekat, yaitu pada April mendatang. Untuk mengamankan pelaksanaan UN, khususnya UN berbasis komputer (UNBK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Kedua pihak akan bekerja sama dalam pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi sistem ujian nasional. Kedua pihak menandatangani …

Selengkapnya »

PENGUATAN KELEMBANGAAN DAN PELAKSAAN TUPOKSI PENGAWAS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS). Penilaian kinerja ini dimaksud untuk menjaga profesionalitas dalam melaksanakan akan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah yang berdampak pada pembinaan karir, peningkatan kompetensi, kinerja dan tunjangan profesi pengawas. Pengawas adalah satuan pendidikan yang merupakan salah …

Selengkapnya »

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada SMA, SMK, dan SLB Negeri Se- Sumatera Barat, merupakan ujung tombak utama terwujudnya penatausahaan  keuangan yang tertib menuju Good Governance pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik. …

Selengkapnya »

SOLUSI KEMENDIKBUD DALAM PRIORITASKAN UNBK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam SE tersebut Mendikbud kembali menegaskan bahwa pelaksanaan UN tahun ajaran 2016/2017 akan diprioritaskan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ada beberapa ketentuan dan solusi yang diberikan Kemendikbud dalam  pelaksanaan UNBK …

Selengkapnya »

Sosialisasi UNBK 2017

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapat dan kemampuan yang dikembangkan. Ujian sekolah yang ada dalam pendidikan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Ada lagi yang …

Selengkapnya »

RAKER URUSAN PENDIDIKAN 2017 “TATA KELOLA DAN AKUNTANBILITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH”

merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pem­bagian urusan pemerintahan antara peme­rintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Regulasi pengalihan kewengan pengelolaan manajemen pendidikan menengah dari Kota/Kabupatn ke Provinsi dengan semua konsekwensinya menjadi tantangan yang …

Selengkapnya »