Perencanaan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Kadisdik Sumbar) Adib Alfikri melantik 2 pejabat eselon III dan 1 pejabat Fungsional Pengawas di lingkungan Disdik Sumbar. Pelantikan ini dilakukan karena terjadi kekosongan jabatan yang telah ditinggal masa purnabakti oleh pejabat sebelumnya pada bidang Pembinaan SMA dan perencanan. Pelantikan ini dilaksanakan di ruang …

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan peraturan UU yang mengatur ASN, saat ini banyaknya para ASN yang belum mengetahui peraturan terserbut, dari hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Disdik Sumbar) mengelar kegiatan Bimbingan teknis manajemen perundang-undangan bidang kepegawaian di Imelda Hotel Padang …

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Sumatera Barat : perjanjian kinerja disdik

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud)  Melalui Pusat Teknologi Komunikasi (Pustekkom)  membuka kesempatan bagi para Guru Baik PNS ataupun Non PNS untuk bergabung menjadi Duta Rumah Belajar. Menjadi Duta Rumah Belajar sebagai perpanjangan tangan Pustekkom Kemendikbud dalam melakukan sosialisasi pemanfaatan  media pembelajaran berbasikal teknologi,  Informasi,  komunikasi (TIK). Dengan Menjadi Duta Rumah …

Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2018 ada enam urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar pelayanan minimal ( SPM ) tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pupr, perumahan/permukiman, sosial serta keamanan. Sekaitan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Disdik Sumbar) mengadakan Workshop …

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumaatera Barat Drs. Burhasman, MM selaku pembina KP-RI meresmikan pemakaian gedung Koperasi Mart yang letaknya bersebelahan dengan kantor Disdik usai senam massal bersama dengan pimpinan cabang Bank Nagari Padang dengan karyawan/ti  dilingkungan kantor tersebut, Rabu   ( 14-11 ). Peresmian serta penandatangani prasasti Koperasi Mart ini dihadiri …

Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2018 ada enam urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar pelayanan minimal ( SPM ) tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pupr, perumahan/permukiman, sosial serta keamanan. Sekaitan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengadakan Workshop Penyusunan Program …

Berikut Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 : Perjanjian kinerja 27-Feb-2018 09-42-41

Berikut Rencana Kerja Tahun (RKT) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 : RKT PK DIKNAS OK  

Berikut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 : LAKIP Disdik SB 17 -final-ok 20 Feb 2018